Kupang, NTTPedia.id,- Kasus HIV di Kota Kupang secara kumulatif telah mencapai 3.062 kasus. Pemerintah Kota Kupang pun mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan penanganan HIV/AIDS, termasuk penguatan pembiayaan dan layanan bagi kelompok rentan.
Data tersebut disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Workshop “Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program AIDS, TB, dan Malaria (ATM) di Kota Kupang”, Johanes Orlando.
Menurut Johanes, Yayasan Flobamora Jaya Peduli secara konsisten melakukan pendampingan terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS sejak 2024 hingga saat ini. Hingga Juni 2026, jumlah orang yang hidup dengan HIV dan mendapat pendampingan yayasan tersebut mencapai 1.160 orang.
” Ini tentu bukan sekadar angka, tetapi gambaran bahwa HIV masih menjadi persoalan yang terjadi di wilayah Kota Kupang,” kata Johanes.
Persoalan HIV/AIDS tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam upaya mencapai target eliminasi AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria pada 2030.
Komitmen itu disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengky C. Malelak, saat membuka workshop di Hotel Harper Kupang, Kamis (3/9).
Menurut Hengky, penanggulangan AIDS, TB dan Malaria bukan semata persoalan kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.
” Isu ini bukan hanya tentang AIDS, TB, dan Malaria. Ini tentang bagaimana kita memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, siapa pun mereka dan dalam kondisi apa pun,” katanya.
Ia menegaskan, keberlanjutan program membutuhkan pembagian peran yang jelas antarpemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu membangun kebijakan dan sistem pembiayaan yang berkelanjutan, DPRD memberikan dukungan melalui kebijakan dan penganggaran, sementara dunia usaha dapat membuka ruang kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Perguruan tinggi juga diharapkan menghadirkan pengetahuan dan inovasi. Sementara masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sekaligus menghapus stigma terhadap penderita.
” Semua pihak harus membangun kesadaran dan menghilangkan stigma, dengan satu tujuan, jangan sampai ada layanan yang berhenti hanya karena sumber pendanaannya berubah,” ujarnya.
Hengky juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data dalam penanganan ATM. Ia mengatakan terdapat perbedaan angka kasus yang disampaikan dalam workshop dengan data yang dimiliki KPA Kota Kupang.
” Data yang disampaikan panitia berbeda dengan data dari KPA AIDS Kota Kupang yang terakumulasi lebih dari 2.000 kasus. Ada selisih data. Karena itu, penting diadakan workshop ini,” katanya.
Ia menyebutkan, pada 2025 tercatat 225 kasus AIDS, sedangkan sejak awal 2026 hingga Juli telah tercatat 102 kasus.
Pemkot Kupang, kata Hengky, terus melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan, mulai dari edukasi melalui podcast, skrining aktif, pengobatan, hingga pemberian dukungan bagi kelompok yang membutuhkan.
Upaya pencegahan juga dilakukan secara aktif bersama KPA. Dalam waktu dekat, Pemkot Kupang akan memperkuat kolaborasi melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bersama bagian terkait di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Hengky, tingginya persoalan AIDS di Kota Kupang membutuhkan kerja bersama yang tidak bersifat sesaat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan lainnya.
” Angka AIDS di Kota Kupang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Ini merupakan tugas kita bersama untuk mengatasi persoalan ini. Saya mohon dukungan dari semua pihak terkait,” tegasnya.
Ia berharap workshop tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret berupa peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur.
” Kita harus pulang membawa peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, dan rencana tindak lanjut yang jelas. Siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana kita mengukurnya,” kata Hengky.
Ia juga mendorong agar komitmen tersebut diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Bappeda dan diperkuat dengan dukungan anggaran.(rls)
