Jakarta, NTTPedia.id,- Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur tidak hanya berdampak terhadap masyarakat di sekitar kawasan gunung, tetapi juga mengganggu konektivitas transportasi khususnya akses udara menuju Flores Timur dan Kabupaten Lembata.
Kondisi tersebut membuat transportasi laut menjadi salah satu andalan masyarakat untuk mobilitas sekaligus distribusi logistik. Namun, ketersediaan kapal perintis dinilai masih sangat terbatas.
Persoalan ini disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT I, Julie Sutrisno Laiskodat. dalam sebuah kesempatan kunjungan kerja di Manado. Menurut Julie, situasi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena aktivitas erupsi masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan berakhir.
” Kalau misalnya pada saat erupsi, transportasi udara sangat terganggu. Sehingga terganggunya itu khususnya di Flores Timur dengan juga di Kabupaten Lembata. Jadi transportasinya tidak bisa. Salah satu andalannya adalah laut,” kata Julie.
Julie mengatakan keterbatasan kapal perintis menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Bahkan, kata dia, pemerintah daerah setempat sebelumnya telah meminta dirinya memperjuangkan solusi atas persoalan transportasi tersebut.
Menurut Julie, persoalan transportasi tidak hanya berkaitan dengan mobilitas penumpang. Ketersediaan kapal juga penting untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok dan logistik tetap berjalan.
Ia menjelaskan, Flores Timur dan Lembata masih bergantung pada pasokan berbagai kebutuhan dari daerah lain termasuk Kota Kupang.
” Segala sesuatunya di Flores Timur sama Lembata ini, logistiknya itu sembako dan lain-lain dari lain, dari Kota Kupang, dari tempat lain. Sehingga mereka benar-benar hampir krisis. Akhirnya nanti inflasi terjadi dan lain-lain,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Julie mendorong adanya skema subsidi agar operator swasta tetap dapat melayani rute menuju Flores Timur dan Lembata.
Menurut dia, pihak swasta tetap mempertimbangkan aspek keekonomian. Jika biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan, operator membutuhkan dukungan agar layanan tetap berjalan.
” Namanya swasta itu ada hitungan. Kalau tidak masuk, kecuali ada subsidi,” katanya.
Julie mengatakan, pemerintah dapat mempertimbangkan kerja sama dengan pihak swasta dengan memberikan subsidi terhadap biaya operasional kapal. Dengan demikian, layanan transportasi tetap tersedia meskipun secara bisnis rute tersebut belum tentu menguntungkan bagi operator.
Ia mengaku telah berupaya menjajaki sejumlah pihak swasta agar bersedia berinvestasi atau membuka layanan transportasi di wilayah tersebut.
Namun, upaya tersebut menghadapi kendala karena operator tetap melakukan perhitungan bisnis sebelum memutuskan membuka layanan.
Di sisi lain, Julie memahami kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi juga terbatas, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
” Kalau dulu mungkin ada beberapa kawasan yang bisa seperti itu. Tapi sekarang karena efisiensi dan pemerintah daerah sangat sudah kewalahan, sehingga mereka benar-benar tidak bisa untuk subsidi tersebut,” ujarnya.
Julie juga mengingatkan bahwa persoalan transportasi menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Menurut dia, masyarakat Flores Timur dan Lembata masih membutuhkan akses rujukan ke fasilitas kesehatan di Kota Kupang.
Kondisi transportasi yang terbatas dapat menyulitkan proses rujukan pasien, terutama ketika akses udara terganggu akibat aktivitas erupsi.
” Nyawa pun termasuk harus diperhitungkan karena transportasi,” kata Julie.
Karena itu, Julie meminta pemerintah mencari desain kebijakan yang memungkinkan transportasi laut tetap tersedia selama akses udara belum dapat diandalkan.
Ia mengusulkan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta melalui skema subsidi sehingga kebutuhan masyarakat, distribusi logistik, hingga akses rujukan kesehatan di Flores Timur dan Lembata tetap terjamin.
” Saya menitipkan nasib daerah Flores Timur dan Lembata untuk bisa bagaimana dari desain ini atau bekerja sama dengan swastanya bisa dicari solusi,” ujar Julie.(AP)
