Kupang, NTTPedia.id,- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Kapolda NTT memberikan perhatian serius terhadap penanganan laporan baru kasus kematian mantan anggota DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Gustaf Nabuasa, yang disertai sejumlah bukti baru atau novum.
Desakan tersebut disampaikan Ketua BEM Nusantara NTT, Andhy Umbu Sanjaya, saat menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi di Polda NTT, Selasa (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, Andhy secara khusus meminta Kapolda mengawal tindak lanjut laporan yang telah diajukan keluarga Gustaf Nabuasa ke Polres TTS.
Di hadapan Kapolda NTT, Andhy menegaskan bahwa selain persoalan yang melibatkan Bupati Kupang, terdapat sejumlah pekerjaan kepolisian di NTT yang perlu mendapat perhatian, salah satunya penanganan kasus kematian Gustaf Nabuasa.
Menurutnya, perkara tersebut memang telah memasuki tahap persidangan dengan satu orang terdakwa. Namun, berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam proses pembuktian di persidangan, pihaknya menilai masih terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang perlu didalami aparat penegak hukum.
“Sudah dibuat laporan baru dengan novum baru, Pak Kapolda. Mungkin perlu dipertegas dan diintervensi kepada Polres TTS supaya bisa bekerja secara profesional dalam penanganan kasus ini,” tegas Andhy di hadapan Kapolda NTT.
Ia berharap Kapolda NTT memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan tersebut. Dengan demikian, seluruh bukti baru yang diserahkan keluarga korban dapat diperiksa secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.
Sebelumnya, BEM Nusantara NTT juga telah mendesak Polres TTS agar bersikap transparan dan serius menindaklanjuti laporan Abner Nabuasa terkait dugaan adanya novum dalam perkara kematian Gustaf Nabuasa.
Desakan tersebut disampaikan melalui rilis pers yang diterima media. BEM Nusantara menilai setiap informasi maupun bukti baru yang berpotensi mengungkap fakta lain dalam suatu perkara pidana harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti belum adanya perkembangan penanganan laporan Abner Nabuasa yang dinilai belum memberikan kejelasan kepada pelapor maupun keluarga korban.
“Hukum tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan. Penerimaan laporan hanyalah pintu awal dari proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti,” demikian penegasan BEM Nusantara NTT dalam rilis persnya.
Atas dasar itu, BEM Nusantara NTT menyampaikan lima tuntutan kepada Polres TTS. Pertama, meminta Kapolres memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan laporan. Kedua, melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap bukti baru.
Ketiga, membuka informasi mengenai tahapan penanganan laporan. Keempat, memastikan pelapor dan keluarga korban memperoleh kepastian tindak lanjut. Kelima, mendorong pengawasan internal apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganannya.
BEM Nusantara NTT menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum ataupun upaya mendahului kewenangan penyidik. Sebaliknya, pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan upaya menjaga supremasi hukum.
Melalui penyampaian aspirasi langsung kepada Kapolda NTT, BEM Nusantara berharap laporan baru yang disertai sejumlah bukti tersebut tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Mereka juga meminta agar keluarga korban memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan demi memberikan kepastian hukum atas perkara kematian Gustaf Nabuasa. (*)







