Kupang, NTTPedia.id- PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sepanjang tahun buku 2025 belum memenuhi ekspektasi pemegang saham. Dampaknya, dividen yang akan disetor kepada pemerintah daerah mengalami penurunan signifikan, jauh di bawah target yang ditetapkan.
Direktur Utama Bank NTT, Charli Paulus, mengungkapkan usai rapat bersama DPRD Provinsi NTT pada Rabu 21 Januari 2026, total dividen tahun buku 2025 hanya mencapai sekitar Rp29,6 miliar. Angka itu menyusut tajam dibanding proyeksi awal pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali.
“Dividen selalu menjadi cermin laba. Ketika dividennya turun, itu berarti keuntungan bank juga tidak seperti yang diharapkan,” kata Charli
Charli menjelaskan, terdapat sejumlah faktor struktural dan manajerial yang menekan kinerja laba Bank NTT sepanjang 2025.
Faktor pertama adalah melambatnya pertumbuhan kredit pada sebagian besar periode tahun berjalan.
Penyaluran kredit baru menunjukkan pergerakan signifikan pada kuartal terakhir, terutama Oktober hingga Desember.
Menurut Charli, kondisi tersebut tidak terlepas dari dinamika pergantian manajemen pada paruh pertama tahun. Ketidakjelasan struktur kepengurusan pasca-Mei membuat konsentrasi manajemen terpecah dan berdampak langsung pada agresivitas bisnis.
“Setelah Mei, pengurus belum sepenuhnya jelas. Situasi itu memengaruhi fokus manajemen. Kredit melambat dan pendapatan tidak tercapai sesuai target,” ujarnya.
Faktor kedua adalah penurunan kualitas sejumlah portofolio kredit. Memburuknya rasio kredit bermasalah memaksa bank meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), yang secara otomatis memperbesar beban biaya dan memangkas laba bersih.
Tekanan laba juga datang dari faktor ketiga, yakni kewajiban biaya yang sebelumnya belum dibukukan. Setelah manajemen baru melakukan penataan laporan keuangan, sejumlah kewajiban harus diakui sesuai prinsip akuntansi dan transparansi.
Di antaranya adalah kewajiban kepada pihak ketiga senilai Rp7,3 miliar, serta pembentukan cadangan kewajiban pajak meskipun masih dalam proses sengketa.
“Ini soal keterbukaan. Lebih baik laporan keuangan terlihat berat, tapi jujur dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Kewajiban yang nyata tidak boleh disembunyikan,” kata Charli.
Namun, Charli menegaskan bahwa kebijakan semacam itu perlu dikaji secara menyeluruh. Menurut dia, layanan perbankan berbeda dengan usaha ritel yang langsung menghasilkan margin.
“Membuka layanan di luar jam kantor ada ongkos tetap lembur, operasional, dan sumber daya manusia. Sementara setoran belum tentu langsung memberi keuntungan. Jangan sampai niat baik justru menambah beban keuangan bank,” ujarnya.
Meski demikian, manajemen Bank NTT optimistis kinerja pada tahun buku 2026 akan membaik. Dengan struktur manajemen yang lebih stabil dan percepatan penyaluran kredit sejak awal tahun, potensi dividen diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp43,6 miliar.
Penurunan dividen Bank NTT pada 2025 menjadi pengingat bahwa tata kelola, kualitas kredit, dan stabilitas manajemen memiliki dampak langsung terhadap kontribusi bank daerah bagi keuangan pemerintah daerah dan pada akhirnya.
“Kami berharap 2026 menjadi tahun yang lebih sehat dan produktif. Tapi semua tetap bergantung pada disiplin pengelolaan pendapatan dan biaya,” Pungkas Charli.***
