Kupang, NTTPedia.id,- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) , Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, memaparkan capaian pembangunan daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 26/3/2026, disampaikan bahwa indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2025 mencapai 69,89 poin, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencakup seluruh dimensi, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga standar hidup layak.
Persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 17,50 persen, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi sekitar 1,03 juta orang. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat.
” Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 1,03 juta orang, menurun 57,09 ribu orang terhadap Maret 2025 dan menurun 76,24 ribu orang terhadap September 2024,” kata Melki.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, menunjukkan adanya peningkatan peluang kerja di daerah.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar 5,34 persen (year-on-year). Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 20,35 persen, diikuti ekspor barang dan jasa yang tumbuh 26,92 persen.
Di tengah tantangan fiskal akibat penyesuaian kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi NTT terus melakukan penguatan tata kelola keuangan daerah. Langkah strategis yang ditempuh antara lain digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi serta pemberian keringanan pajak kendaraan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.
” Pemerintah Provinsi NTT menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sepanjang Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan dinamika pembangunan. Dengan adanya kebijakan penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN, sebagian besar daerah mengalami penurunan ruang fiskal daerah. Kendati demikian, kondisi ini harus jadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong penguatan kemandirian fiskal,” jelasnya.
Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pengembangan UMKM lewat program One Village One Product (OVOP). Hingga kini terdapat 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan, serta kehadiran NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai wadah pemasaran produk lokal.(AP)
