Jakarta, NTTPedia.id,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) kompak memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan mendesak pemerintah pusat segera menghadirkan solusi fiskal yang konkret dan terukur.
Desakan tersebut mengemuka dalam pertemuan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu, 01/04/2026 di Jakarta. Sebelumnya juga Tim Banggar DPRD NTT juga bertemu dengan Kementerian Keuangan RI terkait nasib PPPK di NTT yang terancam dirumahkan akibat penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HIDUP) yang akan berlaku pada tahun 2027 mendatang.
Tim Banggar DPRD NTT dipimpin oleh Yunus H. Takandewa, turut dihadiri oleh anggota DPRD NTT yakni Winston Neil Rondo, Ir. Mohammad Ansor Orang, Rusding, SE, dan Kristoforus Loko, S.Fil, bersama Sekretaris DPRD NTT Alfonsius Watu Raka, SE, MM, serta diterima oleh jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diwakili oleh Erfan bersama Agi Puspita selaku PIC Provinsi NTT.
Ketua Tim Banggar DPRD NTT, Yunus H. Takandewa, menegaskan pentingnya percepatan keputusan terkait nasib PPPK.
“Yang terpenting sekarang adalah percepatan keputusan. Kami berharap solusi sudah bisa disampaikan ke daerah sebelum pembahasan anggaran dimulai,” kata Yunus yang juga ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima NTTPedia.id.
Winston Neil Rondo pada kesempatan itu menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi NTT adalah mismatch antara kebijakan nasional dan kemampuan fiskal daerah.
” Rekrutmen ditetapkan secara nasional, tetapi pembiayaan dibebankan ke daerah. Di sinilah letak persoalannya. Namun hari ini sudah semakin jelas bukan lagi di kebijakan ASN, tetapi di ruang fiskal,” tegas Winston.
Ia juga menegaskan bahwa PPPK di NTT bukan ekspansi birokrasi, melainkan kebutuhan riil layanan dasar.
” Mereka adalah guru dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil. PPPK bukan beban, tetapi investasi pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Winston menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah pusat.
” Kami mencatat bahwa KemenPANRB telah memberikan dukungan secara prinsip. Karena itu, kami berharap Kemenkeu dan Kemendagri segera memformulasikan solusi fiskal yang konkret dan terukur. Dukungan ini tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus menjadi kebijakan implementatif di daerah,” ujar politisi partai Demokrat ini.
Sementara itu Mohammad Ansor Orang, menyampaikan sejumlah catatan penting.
“Kemenkeu tidak mendapatkan data yang sinkron terkait rencana penerimaan PPPK tahun 2026, sehingga berdampak pada penyesuaian DAU. Ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi dan harus segera diselaraskan,” kata Ansor.
Ia juga menyoroti nasib tenaga honorer yang belum terakomodasi.
” Di NTT masih terdapat sekitar 1.500-an tenaga honorer tingkat provinsi yang belum lulus atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam seleksi PPPK. Mereka sudah lama mengabdi dan menjadi bagian dari pelayanan publik. Kami mendorong agar ke depan ada ruang kebijakan sehingga mereka tetap dapat dipertimbangkan dalam skema PPPK berikutnya,” kata politisi Golkar ini.
Selain itu, Ansor mengusulkan fleksibilitas pengisian formasi agar formasi kosong dapat diisi kembali, sehingga tidak terjadi kekosongan layanan sekaligus mengurangi pengangguran intelektual di daerah.
Ia juga mendorong kebijakan afirmatif bagi putra-putri daerah. Ansor berharap ada kebijakan afirmatif agar putra-putri daerah memiliki peluang lebih besar dalam seleksi ASN.
Anggota DPRD NTT lainnya Rusding, menekankan pentingnya kepastian hukum bagi PPPK.
“Kami minta ada kepastian. Jangan sampai mereka terus berada dalam ketidakpastian, padahal mereka adalah pelaksana layanan dasar,” ujar Ketua DPW PKS NTT ini.
Kristoforus Loko menambahkan bahwa NTT membutuhkan perlakuan khusus dalam kebijakan nasional. Menurut politidi PAN ini Keadilan itu tidak selalu sama. NTT tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah yang fiskalnya kuat.
Sementara itu, Sekretaris DPRD NTT, Alfonsius Watu Raka, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada daerah.
“Tanpa kepastian, daerah akan kesulitan menyusun perencanaan pembangunan. Ini tidak bisa dibebankan kepada daerah semata,” tegasnya.(AP)
