Atambua, NTTPedia.id,- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Belu terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui peluncuran Dashboard Monitoring Keuangan Daerah dan Retribusi E-Sampah berbasis digital.
Kedua inovasi tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, usai kegiatan Exotic Tenun: Parade Tenun dan Fashion Show di pelataran Mal Pelayanan Publik Timor, Atambua, Jumat (26/6/2026).
Dashboard Monitoring Keuangan Daerah memungkinkan pemerintah memantau kondisi keuangan daerah secara real time, mulai dari pendapatan daerah, belanja pemerintah, hingga perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain menyajikan data secara langsung, dashboard juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian arus kas daerah. Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah dapat melakukan analisis secara cepat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama, Bank NTT dan Pemerintah Kabupaten Belu juga meluncurkan Retribusi E-Sampah, sistem pembayaran retribusi kebersihan berbasis digital yang memanfaatkan perangkat Android Electronic Data Capture (EDC).
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran retribusi secara lebih mudah menggunakan uang tunai, QRIS, maupun kartu debit. Seluruh transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan proses pengawasan, pelaporan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi.
Sistem Retribusi E-Sampah dilengkapi berbagai fitur, mulai dari pemindaian QR Barcode merchant, pengaturan tarif sesuai kategori dan lokasi wajib retribusi, pilihan metode pembayaran yang beragam, penagihan harian maupun bulanan, hingga rekapitulasi transaksi yang dapat dipantau secara real time.
Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Atambua, Victor Aprilius B. Payong Beda, mengatakan Dashboard Monitoring Rekening Pemerintah Daerah dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah kepada pimpinan.
Melalui dashboard tersebut, Bupati dapat memantau penyerapan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi belanja, hingga posisi kas daerah dalam satu sistem yang terintegrasi.
” Dashboard ini memudahkan Bupati mengontrol penyerapan anggaran setiap OPD secara berkala. Selain itu, perkembangan Pendapatan Asli Daerah juga dapat dipantau secara real time sehingga kondisi keuangan daerah dapat diketahui dengan cepat,” ujar Victor.
Ia menjelaskan, sistem tersebut juga memberikan akses data kepada setiap OPD sesuai kewenangannya sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.
Menurut Victor, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
” Kami berharap inovasi ini mendukung tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Belu,” katanya.
Implementasi layanan digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi persampahan, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peluncuran kedua inovasi digital tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Exotic Tenun: Parade Tenun dan Fashion Show yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, jajaran TP PKK Provinsi NTT dan Kabupaten Belu, serta delegasi dari Timor-Leste dan Australia.
Melalui peluncuran Dashboard Monitoring Keuangan Daerah dan Retribusi E-Sampah, Bank NTT bersama Pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya dalam mempercepat implementasi pemerintahan berbasis digital guna mewujudkan tata kelola yang lebih modern, transparan, efektif, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu.
