Winston Rondo Turun Tangan, Koordinasi dengan Dinsos NTT dan Pemkab Kupang Selesaikan Pemblokiran PKH Warga Tesabela

- Jurnalis

Senin, 10 November 2025 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD NTT Fraksi Demokrat, Winston Rondo.Foto:RRI.co.id

Anggota DPRD NTT Fraksi Demokrat, Winston Rondo.Foto:RRI.co.id

Oelamasi, NTTPedia.id,- Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Demokrat, Winston Rondo, turun tangan menangani persoalan pemblokiran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menimpa 13 warga Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Langkah cepat ini diambil setelah Winston menerima laporan langsung dari warga Tesabela yang mengeluhkan pemblokiran bantuan mereka sejak beberapa bulan terakhir tanpa penjelasan yang jelas dari pihak terkait.

“Siap kaka, Terima kasih saya coba tindaklanjuti dulu karena ini kewenangan kabupaten, tapi saya coba komunikasi dengan Dinas Sosial provinsi NTT juga,” ujar Winston Rondo saat dikonfirmasi NTTPedia.id, Senin, 10/11/2025.

Winston menjelaskan bahwa dirinya telah menghubungi Bupati Kupang untuk meminta perhatian terhadap kasus pemblokiran bantuan tersebut.

“Beta sudah Whatsapp Pak Bupati Kupang tapi masih centang satu. Saya juga sudah hubungi Kadis Sosial Provinsi NTT untuk bantu koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kupang,” kata Winston Rondo yang mewakili daerah Pemilihan Kabupaten Kupang, Rote dan Sabu Raijua ini.

Menurut Winston, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT juga telah merespons dengan menugaskan stafnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

” Pak Kadis Sosial Provinsi sudah minta staf untuk follow up dengan Dinas Sosial Kabupaten Kupang. Saya juga sudah titip nomor kontak Pak Thomas supaya bisa dihubungi,” jelasnya.

Winston menegaskan bahwa kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi. Ia berharap para pendamping dilapangan agar bekerja dengan tulus untuk membantu warga penerima manfaat.

Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Kupang dan Dinas Sosial Provinsi NTT segera mengambil langkah konkret untuk membuka kembali akses bantuan bagi warga yang berhak menerimanya.

“Pemerintah harus hadir memberi keadilan sosial. Jangan sampai masyarakat kecil jadi korban kesalahan data dan kelalaian petugas,” pungkas Winston.

Sebelumnya, NTTPedia.id melaporkan bahwa 13 warga Desa Tesabela mengalami pemblokiran bantuan PKH dan BPNT tanpa kejelasan dari Dinas Sosial Kabupaten Kupang. Hingga kini, sebagian warga masih menunggu kepastian status mereka sebagai penerima manfaat.(AP)

Berita Terkait

Serena Francis Terima GMNI Kupang, Bahas Isu Perempuan dan Program Ina Kasih
Kolaborasi Emanuel Foundation dan Dinas Pendidikan NTT, Latih 120 Guru di TTS
Insan Pendidikan SMA/SMK Gotong Royong Buka Donasi Bantu Anak SD Lawan HIV dan TB Paru di Matim
Kisah Pilu Anak SD di Manggarai Timur Dapat Perhatian Pemerintah, Gubernur NTT Instruksikan Penanganan Cepat
Wali Kota Kupang: Halal Bihalal Ajang Refleksi dan Perkuat Persaudaraan
BI NTT dan Kemenag Gelar Halal Festival 2026, Dorong Ekonomi Syariah di Kupang
Otoritas Jasa Keuangan Desak BNI Tuntaskan Kasus Nasabah Aek Nabara
Rektor UNADRI Puji Langkah Pemprov NTT, Talent Scouting Dinilai Ubah Peta Pendidikan

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 16:37 WIB

Serena Francis Terima GMNI Kupang, Bahas Isu Perempuan dan Program Ina Kasih

Rabu, 22 April 2026 - 16:13 WIB

Kolaborasi Emanuel Foundation dan Dinas Pendidikan NTT, Latih 120 Guru di TTS

Rabu, 22 April 2026 - 08:10 WIB

Insan Pendidikan SMA/SMK Gotong Royong Buka Donasi Bantu Anak SD Lawan HIV dan TB Paru di Matim

Selasa, 21 April 2026 - 20:28 WIB

Kisah Pilu Anak SD di Manggarai Timur Dapat Perhatian Pemerintah, Gubernur NTT Instruksikan Penanganan Cepat

Minggu, 19 April 2026 - 15:21 WIB

Wali Kota Kupang: Halal Bihalal Ajang Refleksi dan Perkuat Persaudaraan

Berita Terbaru