DPRD Sumba Tengah Rekomendasikan KLB Hama Belalang

- Jurnalis

Sabtu, 13 Maret 2021 - 09:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Sumba Tengah, Paulus SK Limu ketika melakukan pemantaun pengendalian hama belalang/ Foto Humas Sumba Tengah

Bupati Sumba Tengah, Paulus SK Limu ketika melakukan pemantaun pengendalian hama belalang/ Foto Humas Sumba Tengah

 

Waibakul, NTTPedia.id,- Hama belalang kumbara sudah beberapa pekan menyerang tanaman dan padang savana di kabupaten Sumba Tengah. Hama belalang yang menyerang Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Desa Tanabanas, Desa Tanabanas Barat,Tanabanas Selatan,Lenang Dan Lenang Selatan kian meresakan masyarakat.

Bupati Sumba Tengah, Paulus SK Limu bahkan sudah memerintahkan semua Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun melakukan pengendalian hama belalang. Bahkan Bupati Paulus rela tidur di rumah warga untuk memantau langsung pengendalian hama belalang.

Melihat sebaran hama belalang yang terus melakukan ekspansi, Komisi III DPRD Sumba Tengah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. RDP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Tagela Ibisola. Dari unsur Pemerintah yang hadir adalah Wakil Bupati, Daniel Landa, Sekretaris Daerah, Umbu Eda Pajangu, Para Anggota DPRD, Para Asisten serta Pimpinan Perangkat Daerah.

Anggota DPRD Sumba Tengah, Umbu Kabalu D. Niga usai RDP kepada NTTPedia.id mengatakan pihaknya sudah memberikan beberapa rekomendasi politik untuk penanganan dan pengendalian hama belalang.

“ Hasil dari rapat tersebut melahirkan beberapa kesepakatan sebagai rekomendasi untuk Pemerintah agar segera melakukan penanganan”, kata anggota DPRD yang akrab disapa Umbu Rinto ini, Jumat, 12/03/2021.

Umbu Rinto yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Sumba Tengah mengatakan persoalan Hama belalang harus ditetapkan menjadi satatus darurat atau Kejadian Luar Biasa (KLB). untuk itu kata Umbu Rinto, RDP DPRD Sumba Tengah bersama Pemerintah Sumba Tengah telah menghasilkan 8 rekomendasi.

Adapun beberapa hasil kesepakatan dalam RDP tersebut antara lain:

1. Pemerintah Daerah bersama DPRD segera menetapkan status darurat atau kejadian luar biasa terkait penanganan hama belalang

2. Memastikan dana untuk penanggulangan hama belalang

3. Membuat perencanaan penanganan hama belalang secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Menyiapkan peralatan dan obat-obatan yang memadai

5. Perlu memperhatikan dampak kesehatan bagi manusia dan ternak akibat penggunaan insektisida

6. Mempersiapkan operasional untuk tenaga pelaksana dilapangan secara baik dan benar

7. Adanya pelibatan masyarakat dalam penanganan hama belalalng dengan memberi stimulan-stimulan tertentu berupa sembako atau dalam bentuk lainnya

8. Agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Ngadu Mbolu, Desa Bolu Bokat Utara, Desa Bolu Bokat, Desa Maradesa, Desa Weluk Praimemang dan Desa Soru untuk memantau penyebaran hama Belalang.(AUS)

Berita Terkait

Honor Business Assistant KDMP di NTT Belum Dibayar Sejak Maret, Muncul Dugaan Dana Dekon Diendapkan
PDI-Perjuangan NTT Gelar ( Musancab ) di Ende .Ketua DPD PDI-P NTT Instruksi Kader Selesaikan Masalah Akar Rumput 
Gubernur NTT Singgung Judol dan Hoax Dalam Rakerda KPID NTT
Lantik 170 Pejabat, Wali Kota Kupang Dorong Birokrasi Inovatif dan Solid
Polisi Evakuasi Jenazah dari Ambulans Terjebak Banjir di Malaka
Polres Belu dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal, Negara Selamat Rp23,1 Miliar
Situasi Politik Alor Memanas, Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi Hoaks
Refleksi 140 Tahun Kota Kupang, Wali Kota Tekankan Pelayanan dan Kebersamaan

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 10:56 WIB

Honor Business Assistant KDMP di NTT Belum Dibayar Sejak Maret, Muncul Dugaan Dana Dekon Diendapkan

Selasa, 28 April 2026 - 20:36 WIB

PDI-Perjuangan NTT Gelar ( Musancab ) di Ende .Ketua DPD PDI-P NTT Instruksi Kader Selesaikan Masalah Akar Rumput 

Selasa, 28 April 2026 - 20:23 WIB

Gubernur NTT Singgung Judol dan Hoax Dalam Rakerda KPID NTT

Selasa, 28 April 2026 - 17:35 WIB

Lantik 170 Pejabat, Wali Kota Kupang Dorong Birokrasi Inovatif dan Solid

Senin, 27 April 2026 - 12:25 WIB

Polres Belu dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal, Negara Selamat Rp23,1 Miliar

Berita Terbaru