Jakarta, NTTPedia.id, – Pemilih Pilkada serentak dari berbagai wilayah di Indonesia menilai usia ideal bagi pemimpin daerah berada pada rentang 53 sampai 55 tahun. Kesimpulan ini didapat Populix melalui survei kepada 1.070 responden yang masuk usia dan kriteria calon pemilih pada Pilkada Serentak mendatang.
Manajer Riset Sosial Populix, Nazmi Haddyat Tamara mengatakan, kesimpulan ini didapat dengan mengajukan 4 pertanyaan kepada responden tentang berapa usia calon pemimpin yang dinilai terlalu muda, muda, tua dan terlalu tua dalam pandangan mereka, sehingga mereka akan pilih atau tidak pilih dalam Pilkada mendatang. Lalu hasil ini dianalisis dengan mengadopsi pendekatan model dan analisis PSM (Price Sensitivity Meter) yang kerap digunakan dalam penelitian pasar.
Hasilnya, responden menilai usia di bawah 35 tahun dianggap terlalu muda dan mereka cenderung tidak akan memilihnya. Sedang usia 35 sampai 50 tahun umumnya dinilai masuk kategori usia muda yang akan dipertimbangkan untuk dipilih. Usia 55-70 tahun dinilai termasuk kandidat dengan usia tua yang akan dipertimbangkan untuk dipilih. Sementara usia di atas 72 tahun dinilai terlalu tua dan juga cenderung tidak akan dipilih. Usia ideal tersebut merupakan rata-rata jawaban kategori (1)usia terlalu muda, (2)muda ideal, (3)tua ideal, dan (4) terlalu tua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada Pilkada serentak mendatang batas usia calon kepala daerah akan merujuk pada putusan terbaru Mahkamah Agung (MA) yang mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun tingkat kota/kabupaten “terhitung sejak penetapan pasangan calon” pada 22 September 2024 menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih” atau pada 1 Januari 2025.
*Kriteria Personal dan Profesi*
Selain usia, sejumlah kriteria juga dipertimbangkan oleh calon pemilih Pilkada dalam mengambil keputusan kandidat yang akan dipilih. Hasil survei Populix menunjukkan bahwa kriteria pemimpin daerah yang paling diutamakan oleh pemilih meliputi karakter personal (34.5%), latar belakang profesi (20.8%), jenis pakaian (14.0%), dan gelar akademik (12.8%). Secara spesifik, pemilih mencari calon pemimpin yang memiliki karakter tegas dan berwibawa, dengan latar belakang sebagai politisi, sering memakai jas, serta memiliki gelar akademik sarjana.
Seorang calon kepala daerah juga perlu memiliki kompetensi memahami isu lokal untuk merespons dengan tepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi krusial mengingat tiga isu utama yang dianggap penting oleh masyarakat, yaitu lapangan pekerjaan (51%), kesehatan (47%), dan pendidikan (46%). Memahami secara mendalam dinamika dan prioritas masyarakat terhadap ketiga isu ini akan memungkinkan calon kepala daerah untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai, serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan lokal.
*Preferensi Faktor Kesamaan dan Pengaruh Eksternal*
Mayoritas pemilih (80%) menganggap kesamaan agama sebagai faktor terpenting dalam memilih pemimpin daerah, karena keyakinan agama sering kali menjadi fondasi moral dan etika yang mempengaruhi keputusan pemimpin. Faktor lain yang juga penting adalah ‘putra daerah’ – seseorang yang berasal atau memiliki hubungan erat dengan suatu daerah tertentu – (62%) dan kesamaan etnis/suku (47%).
“Dalam survei ini, preferensi masyarakat terhadap pilihan pemimpin daerah paling besar dipengaruhi oleh tokoh agama (71%), presiden (70%), dan kepala keluarga (70%). Hal ini menunjukkan kompleksitas dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh figur nasional, figur agamawan, serta keluarga,” tutur Nazmi.
*Perilaku dalam Pemilihan*
Mayoritas pemilih lebih antusias pada pemilihan gubernur (3.34/4.00) dibandingkan walikota (3.28/4.00), menunjukkan kepercayaan masyarakat yang lebih besar pada pemimpin tingkat provinsi. Sebagian kecil pemilih merasa tidak tertarik pada pemilihan kepala daerah karena menganggap siapa pun calon yang terpilih tidak akan memberikan dampak signifikan bagi wilayahnya (38%).
Sebagian pemilih mulai menentukan pilihan pemimpin daerah saat waktu kampanye resmi (28%) dan pendaftaran resmi (22%), mencerminkan tingginya kesadaran politik masyarakat dalam mengamati calon pemimpin daerah. Namun, ada juga yang baru menentukan pilihan saat masa tenang sebelum pencoblosan (20%).
Sebagian besar pemilih menentang tawaran uang untuk memilih kandidat tertentu (45%), meskipun ada yang menerima tawaran tersebut, mereka tetap tidak akan memilih calon yang diinstruksikan (33%). Hal ini menunjukkan bahwa integritas pemilihan dan kemandirian pemilih masih dianggap sebagai nilai yang tinggi dalam proses demokrasi lokal.
Hasil survei ini memberikan wawasan tentang preferensi dan harapan masyarakat Indonesia dalam Pilkada Serentak 2024, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi para kandidat dalam merancang strategi kampanye dan program kerja yang lebih tepat sasaran.
Pengumpulan data survei ini dilakukan pada 23-26 Mei 2024, dengan melibatkan 1.070 responden secara online dari seluruh wilayah Indonesia. Kriteria responden terdiri dari 49% laki-laki dan 51% perempuan, dengan beragam latar belakang pekerjaan, seperti karyawan (62%), pengusaha (17%), mahasiswa/i (11%), ibu rumah tangga (6%), dan lainnya (4%).
Untuk mengunduh laporan “Survei Persepsi Publik Menjelang Pilkada Serentak 2024”, silakan mengunjungi tautan berikut ini.
**
*Tentang Populix*
Populix adalah perusahaan penyedia data dan layanan riset yang menghubungkan bisnis, institusi, dan individu dengan responden berkualitas, beragam, dan tepat sasaran di seluruh Indonesia. Mulai dari penelitian pasar, penelitian sosial, survei singkat, hingga lead generation dan brand activation, Populix memanfaatkan kekuatan teknologi untuk menyederhanakan proses pengumpulan data komprehensif dan memberikan lebih dari sekadar data, melainkan insights dan analisis mendalam untuk membantu klien dan mitra membuat keputusan yang lebih terinformasi serta rencana yang dapat dieksekusi. Untuk berlangganan informasi terkait studi-studi terbaru dari Populix, silakan mengunjungi info.populix.co.(AP)
