Kupang, NTTPedia.id – Potensi konflik Pal Batas 36 di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah diprediksi sebelumnya oleh Bupati Yosep Falentinus Delasalle Kebo.
Menurutnya, potensi konflik itu sudah diprediksinya sejak bulan Juli kemarin. Sehingga Falentinus Kebo merespon dengan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 29 Juli, serta Kementerian Polhukam 1 Agustus 2025.
Dalam surat itu pihaknya menyampaikan adanya potensi konflik di perbatasan negara terutama Desa Inbate karena setelah dilakukan pemetaan, masyarakat setempat tidak terima 12,8 hektar wilayah Indonesia masuk ke dalam wilayah Oecusse, Timor Leste.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masyarakat menolak sehingga kita pemerintah daerah langsung bersurat ke pusat, sehingga pemerintah pusat tau jika terjadi permasalahan. Kementerian Polhukam merespon surat dan kita diundang rapat di Jakarta,” jelasnya, Selasa (26/08/2025) malam.
Dalam rapat bersama unsur terkait, Bupati Falentinus Kebo kembali menyampaikan potensi konflik di perbatasan secara lisan. “Saat pulang dari rapat di Jakarta, 20 hari kemudian benar terjadi konflik,” ungkap Falentinus Kebo.
Ia mengungkapkan, sebelum konflik itu terjadi ia sudah menyampaikan kepada pihak Timor Leste agar tidak memasang patok di Pal 36 karena masih bersengketa.
“Masyarakat Inbate berjumlah 15 KK masih menolak karena sebagian wilayah mereka masuk ke Timor Leste. Saat itu kita sarankan agar pasang patok di yang lain jangan dulu di Pal 36, karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” ungkap Falentinus Kebo.
“Mungkin mereka (Timor Leste) salah paham, mereka mulai pasang patok dari Pal 36. Ini yang membuat masyarakat ribut, ketika masyarakat lakukan protes dari sana mungkin melihat masyarakat banyak jadi mereka keluarkan tembakan peringatan, salah satunya kena masyarakat kita,” tambahnya.
Masih menurut Falentinus Kebo, saat ini kedua belah pihak sudah saling damai. Pihak Timor Leste mengurus masyarakatnya, dan Indonesia mengurus masyarakatnya agar tidak terjadi konflik lanjutan.
“Saat ini baik Polres, Kodim dan Satgas sedang di lokasi untuk sama-sama menjaga biar konflik cepat diredam dan situasi kembali kondusif. Kita pemerintah daerah berharap diberikan solusi atau keputusan secepatnya oleh pemerintah pusat,” tutupnya.
