Labuan Bajo, NTTPedia.id,- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Hal tersebut dikatakan Melki saat menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Bali-Nusa Tenggara yang digelar di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (21/10/2025).
Dalam forum tersebut Melki Laka Lena menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menyambut baik inisiatif forum koordinasi ini sebagai langkah strategis dalam mendorong agenda prioritas nasional di Kawasan Timur Indonesia. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Gubernur Bali dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berkomunikasi untuk mengembangkan wilayah prioritas unggulan secara terpadu melalui pendekatan penataan ruang.
“Secara pribadi saya bersama Gubernur Bali dan Gubernur NTB, kami sudah berkomunikasi untuk kita kembangkan bersama wilayah prioritas ini dalam penataan ruang yang merupakan instrumen strategis,” ungkap Gubernur Melki.
Ia menilai forum ini menjadi wadah penting untuk membahas berbagai persoalan mendasar dalam penyusunan dan pengawasan tata ruang wilayah, seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan anggaran, serta masih lemahnya koordinasi antarperangkat daerah. Selain itu, kesenjangan antara regulasi pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri, terutama pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.
Melki menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kawasan Bali-Nusa Tenggara. Ia menegaskan bahwa program strategis nasional di kawasan ini harus didorong secara serius agar pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan.
“Kami juga terus mendorong untuk pariwisata berkelanjutan dan diharapkan adanya pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah perbatasan NTT dengan Timor Leste. Saya mengusulkan agar wilayah perbatasan ini mendapat perhatian serius guna meningkatkan ekonomi masyarakat setempat,” kata Melki.
Melki berharap forum ini tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi melahirkan rumusan dan langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan, termasuk mekanisme koordinasi lintas provinsi yang lebih efektif, penyelarasan RTRW antarwilayah, dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi.
“Saya berharap kita dorong perencanaan ini lebih konkret di lapangan. Harapannya untuk mengungkit ekonomi kita, dan mudah-mudahan dengan dana yang ada, kita dorong agar pembangunan wilayah yang baik dapat memacu ekonomi tiga wilayah, Bali, NTT, dan NTB,” ujarnya.
Usulan tentang tentang kawasan ekonomi khusus di perbatasan RI-Timor Leste sempat mengemuka dimasa akhir pemerintahan Eks Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Ia mengusulkan Free Trade Zone Indonesia-Timor Leste.
Viktor Bungtilu Laiskodat menilai bahwa wilayah perbatasan seperti Motaain, Wini, dan Motamasin memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan bebas antarnegara, sekaligus gerbang ekonomi Indonesia di bagian timur.
Ia berpendapat bahwa pasar bebas di perbatasan tidak hanya memperkuat aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan budaya antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste yang selama ini memiliki kedekatan historis dan kekerabatan.(sj)
