Labuan Bajo, NTTPedia.id,- Enam Kelompok Tani Hutan (KTH) perempuan di empat kabupaten di Flores menerima kabar gembira. Permohonan mereka untuk mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial (PS) telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan. Surat Keputusan (SK) PS tersebut ditandatangani tepat pada Hari Kartini, 21 April 2026. Momentum ini menjadi kado istimewa bagi ratusan perempuan petani hutan yang selama puluhan tahun menjaga dan merawat sumber daya alam di desa mereka.
Ini merupakan pertama kalinya SK PS diterbitkan khusus untuk kelompok perempuan di NTT sejak dimulainya fase akselerasi Perhutanan Sosial secara nasional pada 2014. Pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat dan warga adat melalui skema ini, namun alokasi yang secara khusus jatuh ke tangan kelompok perempuan masih tergolong jarang.
Skema Perhutanan Sosial membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi desa melalui pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti madu, rotan, kopi, dan berbagai komoditas lainnya.
SK PS untuk enam KTH perempuan di Flores mencakup total luas wilayah kelola 648,65 hektar yang tersebar di Kabupaten Sikka, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Enam kelompok ini terdiri dari 310 anggota perempuan (92,5 persen) dan 25 anggota laki-laki.
Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru, menyebut peristiwa ini sebagai momentum bersejarah.
” Ini peristiwa historis yang luar biasa, kado Hari Kartini yang jelas menunjukkan pengakuan resmi pemerintah atas dedikasi dan kerja keras para perempuan dalam menjaga hutan,” kata Monica dalam rilis yang diterima NTTPedia.id, Rabu, 06/05/2026.
Monica juga menyampaikan bahwa terbitnya SK PS tidak lepas dari peran dua pemimpin perempuan, yakni Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani.
” Kami mengapresiasi kedua pemimpin perempuan ini atas respons cepat dan kerja kerasnya dalam mendorong percepatan proses pengajuan dan persetujuan SK PS bagi perempuan di NTT,” tambahnya.
Dorongan terhadap alokasi PS untuk perempuan sebelumnya menjadi salah satu topik utama dalam kegiatan Belajar Silang Lintas Sektor untuk Ekonomi Restoratif yang diselenggarakan YBLL pada Oktober 2025.
Dalam forum tersebut, tercapai kesepakatan antara Wamen PPPA, Dirjen PS, dan YBLL untuk mempercepat alokasi PS bagi kelompok perempuan.
Kepala Program YBLL, Nurul Firmansyah, menjelaskan bahwa pihaknya turut mendampingi proses pengajuan hingga verifikasi lapangan.
” YBLL membantu KTH perempuan dalam pengajuan permohonan PS, penyusunan rencana kerja, serta memfasilitasi tim verifikasi lapangan dari Kementerian Kehutanan. Seluruh koordinator kabupaten dan fasilitator desa kami libatkan dalam proses ini,” jelasnya.
Koordinator Kabupaten Sikka, Yuyun Darti Baetal, menambahkan bahwa terbitnya SK ini memberikan rasa aman bagi para petani perempuan.
” Selama ini masih ada kekhawatiran dicap sebagai perambah hutan. Dengan adanya SK ini, mereka mendapatkan perlindungan hukum,” ujarnya.
Selain itu, SK tersebut juga membuka peluang ekonomi baru bagi kelompok perempuan melalui pengembangan HHBK di kawasan hutan.
” Mereka sangat gembira karena ini membuka peluang peningkatan kesejahteraan di tingkat desa,” tambahnya.
Untuk merayakan terbitnya SK PS bagi enam KTH perempuan di Flores, Kementerian PPPA, Kementerian Kehutanan, dan YBLL akan menggelar selebrasi bertajuk “Terbitnya Harapan” pada 7–9 Mei di Kampus Bambu Komodo, Labuan Bajo.
Agenda utamanya adalah mempertemukan perwakilan enam KTH perempuan dengan Wamen PPPA dan Dirjen PS, sekaligus menggelar diskusi untuk mereplikasi keberhasilan ini ke daerah lain di Indonesia.
Selebrasi juga akan menampilkan produk pangan lokal hasil panen dari Kebun Pangan Perempuan, sebuah program ketahanan pangan yang diinisiasi Kementerian PPPA dan YBLL di 10 titik di Flores dan Timor.
” Kita berharap perayaan ini akan memperkuat upaya untuk mereplikasi model Perhutanan Sosial bagi KTH perempuan di berbagai daerah di Indonesia,” kata Nurul. (AP)
