Jakarta, NTTPedia.id,- Pusat Studi Kebijakan Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat (Puskesra) merespon kontroversi di tengah masyarakat terkait langkah Pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beberapa waktu lalu.
Puskesra menilai, kebijakan yang dilakukan Pemerintah tersebut adalah langkah yang tepat karena ditemukan adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
“Kami menilai kebijakan ini adalah langkah yang tepat agar evaluasi level PPKM benar-benar sesuai dengan kondisi riil, dan bukan berdasarkan data yang terlambat masuk ke dalam sistem, apalagi data berminggu-minggu lalu,” kata Rafles Hasiholan, Direktur Eksekutif Puskesra di Jakarta, Kamis (12/8).
Menurut Rafles, seharusnya pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 memperbaharui data kasus Covid-19 setiap hari sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui informasi secara update.
“Terungkap informasi di beberapa daerah bahwa data kasus yang diinput bukan hanya kasus 1-2 hari lalu melainkan akumulasi kasus 1-3 minggu lalu, sehingga perubahan data kelihatan signifikan, padahal tidak berdasarkan input yang baik. Pemerintah daerah perlu menyiapkan manajemen pendataan yang baik sehingga tidak ada distorsi dalam penilaian data dan pengambilan kebijakan,” ujar Rafles.
Laporkan
Redaksi
Youtube
