HUT Ke-76,BNI Gelar Akad 5.476 Debitur FLPP

- Jurnalis

Selasa, 28 Juni 2022 - 19:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA -- (Ki-ka) Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir, Direktur Pengawasan LJK-OJK Jateng & DIY Heru Prasetio, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R. Haryo Bekti Martoyoedo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Komisoner BP Tapera Adi Setianto, Kepala Divisi BI Jateng Noviarsano Manullang, Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies dalam akad kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera secara massal BNI untuk 5.476 debitur dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Museum Kereta Api Ambarawa Semarang, Selasa (28/6/2022).  Dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 BNI, perseroan berharap dapat memfasilitasi lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah. Foto Dok BNI

JAKARTA -- (Ki-ka) Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir, Direktur Pengawasan LJK-OJK Jateng & DIY Heru Prasetio, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R. Haryo Bekti Martoyoedo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Komisoner BP Tapera Adi Setianto, Kepala Divisi BI Jateng Noviarsano Manullang, Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies dalam akad kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera secara massal BNI untuk 5.476 debitur dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Museum Kereta Api Ambarawa Semarang, Selasa (28/6/2022). Dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 BNI, perseroan berharap dapat memfasilitasi lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah. Foto Dok BNI

 

Jakarta, NTTPedia.id,- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI konsisten dalam mengurangi backlog rumah nasional khususnya di segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bank berkode saham BBNI ini menyelenggarakan akad kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera secara massal untuk 5.476 debitur dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun, upaya percepatan pemenuhan komitmen dalam penyaluran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini masih termasuk dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 BNI. Pelaksanaan akad massal dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pengembang rumah subsidi dan BNI.

 

*Pada kesempatan ini, sejumlah pejabat secara langsung seperti Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ronny Venir, Direktur Bisnis Konsumer BNI, Corina Leyla Karnalies, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  Herry Trisaputra Zuna,  Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R. Haryo Bekti Martoyoedo.*

 

*Turut menyaksikan pula Komisoner BP Tapera, Adi Setianto, Direktur Penyaluran FLPP BP TAPERA, Hari Sundjojo, Asosiasi Pengembang REI, APERSI, HIMPERA, PENGEMBANG INDONESIA dan APERNAS, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, dan Perwakilan OJK Jawa Tengah & DIY.*

 

Pusat penyelenggaran Akad Kredit Massal KPR Sejahtera FLPP kali ini dilaksanakan di Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa tengah, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga :  BRI Liga 1 Resmi Dimulai, BRI Jadi Bagian Sejarah Sepak Bola Nasional

 

Herry menuturkan, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah. Dia berharap perbankan sebagai pemegang fungsi intermediator ikut berperan aktif memfasilitasi kebutuhan KPR dalam rangka pengurangan backlog rumah nasional.

 

“Kami mengapresiasi BNI yang menjadi salah satu BUMN paling aktif dalam menyalurkan KPR di segmen masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema FLPP. Kami harap langkah proaktif kami bersama BNI ini bisa terus membantu dalam memfasilitasi banyak pasangan muda untuk memiliki rumah,” sebutnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ronny Venir menyampaikan BNI sebagai agen pembangunan ikut proaktif menyalurkan kredit griya untuk terus membantu memfasilitasi banyak generasi muda memiliki rumah.

 

Langkah ini juga dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional karena ada lebih dari 170 industri turunan terkait yang akan ikut bergairah seiring dengan meningkatnya kinerja industri properti.

 

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan BNI untuk berkontribusi pada pengurangan backlog rumah nasional. Kami pun berharap lebih banyak lagi pasangan muda yang dapat memiliki rumah,” sebutnya.

 

Ronny menyeutkan, BNI berhasil melakukan penyerapan FLPP sebanyak 17.045 debitur senilai Rp1,87 Triliun di tahun 2021. “Tahun ini, BNI berkomitmen untuk menyalurkan sebanyak 22.159 unit yang setara dengan Rp 3,25 triliun dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran KPR Sejahtera BNI FLPP dengan BP TAPERA,” pungkasnya.

Baca Juga :  Peluncuran RIPP dan SIPPP Jadi Momentum Penting dalam Pembangunan Papua

 

Kerjasama BNI & Developer

 

Untuk memperbanyak pilihan rumah tinggal, BNI pun melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) massal antara Pengembang Rumah Subsidi dengan BNI. Kerja sama ini diikuti sebanyak 54 pengembang yang tersebar di seluruh wilayah operasional BNI.

 

Sebagai wujud apresiasi, BNI juga memberikan awarding kepada mitra Pengembang Rumah Subsidi dan kantor wilayah yang memiliki kontribusi tertinggi dalam penyaluran kredit FLPP.

 

“Tentunya sebagai bank BUMN, kami tidak sekadar mengandalkan insentif pemerintah. BNI selalu proaktif mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dengan menggandeng banyak mitra khususnya dalam sektor property rumah tinggal ini,” sebutnya.

 

Dengan meningkatnya layanan digital BNI melalui kerjasama aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) membuat konsumen semakin mudah dalam memilih rumah subsidi. Kemudahan nasabah dalam pengajuan kredit perumahan dapat di akses melalui aplikasi online (BNI E-Form) di website resmi BNI www.bni.co.id ataupun via aplikasi BNI Mobile dan didukung layanan transactional banking lainnya.

 

Turut berupaya dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, maka transformasi digitalisasi ini memacu BNI melompat lebih tinggi untuk tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, BNI for Stronger Indonesia! (AP)

Berita Terkait

Road to JFSS 2026: Pemerintah & Kadin Tegaskan Ketahanan Pangan jadi Prioritas
Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian Satu Anak Pelatih Valencia B yang Masih Hilang
Tokoh Masyarakat Fatukoa Keluhkan Jalan Molo Oetun dan Titus Nau Tak Dikerjakan, Proyek Diduga Tak Sesuai Papan Informasi
Dua Anak Pelatih Valencia B Masih Hilang, Tim SAR Gabungan Perpanjang Operasi Pencarian
Kemenkopolkam Apresiasi Kekompakan Tim SAR Gabungan dalam Pencarian Korban KM Putri Sakinah
Jasad Pelatih Valencia B Ditemukan di Selat Padar, Dua Anaknya Masih Hilang
Pencarian Hari Ke-10, Tim SAR Gabungan Kembali Temukan Satu Korban KM Putri Sakinah
Anggota Komisi I DPR RI Gavriel Novanto Sampaikan Duka Meninggalnya Ibunda AMR, Minta Komdigi Awasi Akun Penyebar Fitnah

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 16:23 WIB

Road to JFSS 2026: Pemerintah & Kadin Tegaskan Ketahanan Pangan jadi Prioritas

Jumat, 9 Januari 2026 - 18:06 WIB

Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian Satu Anak Pelatih Valencia B yang Masih Hilang

Jumat, 9 Januari 2026 - 15:33 WIB

Tokoh Masyarakat Fatukoa Keluhkan Jalan Molo Oetun dan Titus Nau Tak Dikerjakan, Proyek Diduga Tak Sesuai Papan Informasi

Senin, 5 Januari 2026 - 13:53 WIB

Dua Anak Pelatih Valencia B Masih Hilang, Tim SAR Gabungan Perpanjang Operasi Pencarian

Minggu, 4 Januari 2026 - 18:59 WIB

Kemenkopolkam Apresiasi Kekompakan Tim SAR Gabungan dalam Pencarian Korban KM Putri Sakinah

Berita Terbaru

Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan agen asuransi yang dinilai tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum, menyusul pemberlakuan PMK-168/PMK.03/2023, implementasi Core Tax Administration System, serta munculnya tafsir keliru atas PMK 81/2024.

Berita

PAAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pajak Agen Asuransi

Senin, 12 Jan 2026 - 19:51 WIB