Kupang, NTTPedia.id – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan pemerintah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri launching penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk alokasi Februari–Maret 2026 di Kantor Lurah Nefonaek, Rabu (1/4).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir jajaran Perum Bulog Kanwil NTT, di antaranya Pemimpin Wilayah Arahim K. Kanam, Wakil Pemimpin Ramaijon Purba, Manajer Bisnis Lita Mautang, serta sejumlah pejabat daerah dan masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa bantuan pangan memiliki makna lebih dari sekadar penyerahan logistik.
Menurutnya, program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga martabat dan ketahanan keluarga.
“Ini bukan sekadar kita menyerahkan bantuan. Di dalamnya ada makna kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut martabat dan ketahanan keluarga,” ujar Christian Widodo.
Ia menjelaskan, terpenuhinya kebutuhan pangan akan berdampak langsung pada kekuatan keluarga. Keluarga yang kuat, lanjutnya, akan membentuk masyarakat yang tangguh dan berkontribusi pada kemajuan daerah.
“Kalau kebutuhan tercukupi, keluarga punya martabat dan ketahanan. Kalau keluarga kuat, masyarakat kuat, maka kota ini juga akan kuat,” jelasnya.
Wali Kota juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap individu sebagai fondasi pembangunan. Ia menyampaikan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat meskipun memiliki keterbatasan waktu.
“Saya datang ke sini walaupun waktu terbatas, karena ini bentuk cinta dan perhatian kepada masyarakat. Tanpa masyarakat, saya tidak bisa berdiri di sini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan Kota Kupang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga keagamaan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
“Kalau kita mau Kota Kupang maju, tidak bisa kerja sendiri. Kita butuh semua pihak untuk berkolaborasi,” tegasnya.
Di tengah tantangan global seperti kenaikan harga minyak dan kondisi ekonomi dunia, ia mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan.
“Kalau jalan sendiri, kita tidak kuat. Kita harus jalan bersama, saling menopang dan saling menguatkan,” katanya.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog Kanwil NTT atas perannya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di daerah.
“Pemerintah kota sangat membutuhkan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti peningkatan signifikan jumlah penerima bantuan pada tahun 2026.
Di Kota Kupang, jumlah penerima naik dari sekitar 21 ribu pada 2025 menjadi 39.809 penerima, atau meningkat sekitar 87 persen.
Menurutnya, program bantuan pangan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.
“Ini program yang sangat baik karena membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi,” jelasnya.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Kota Kupang.
“Kalau mau jalan cepat, kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, kita harus jalan bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim K. Kanam, menyampaikan bahwa peluncuran di Kota Kupang merupakan penyaluran perdana bantuan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan mencakup beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter per penerima manfaat.
Program ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial dengan cakupan penerima yang diperluas dari desil 1–3 menjadi desil 1–4.
Secara keseluruhan di NTT, jumlah penerima bantuan meningkat dari 605.391 menjadi 837.612 atau naik sekitar 28 persen.
Ia juga menambahkan bahwa distribusi bantuan didukung sistem digital berbasis aplikasi yang memungkinkan pemantauan secara real time oleh pemerintah pusat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
