Maumere, NTTPedia.id – Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bersama Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (1/4/2026).
Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menyatakan bahwa HLM menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara TPID dan TP2DD di wilayah Flores bagian timur.
Menurutnya, kolaborasi yang solid diperlukan untuk mendorong kebijakan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan.
“Sinergi yang kuat diharapkan mampu melahirkan kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Pengendalian inflasi, lanjutnya, merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan digitalisasi guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengungkapkan bahwa inflasi di Kabupaten Sikka pada 2025 tercatat sebesar 0,38 persen (year on year).
Sementara pada Februari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,05 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik setelah adanya insentif diskon pada awal 2025.
Ia menjelaskan, tren inflasi cenderung meningkat pada periode festive season seperti Paskah dan perayaan keagamaan lainnya. Karena itu, diperlukan langkah konkret dalam pengendalian inflasi.
“Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM) disertai subsidi ongkos angkut, sidak pasar, imbauan belanja bijak, serta pengembangan kerja sama antardaerah berbasis business-to-business dan klaster komoditas unggulan,” jelasnya.
Selain inflasi, Bank Indonesia juga mencatat peningkatan penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata sepanjang 2025.
Meski demikian, masih terdapat ruang optimalisasi, khususnya dalam pemanfaatan kanal digital belanja daerah di Flores Timur dan Lembata.
Untuk itu, sejumlah langkah strategis diusulkan, di antaranya perluasan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah, optimalisasi penggunaan QRIS, penerapan SP2D online, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi digitalisasi kepada masyarakat dan perangkat daerah.
Melalui HLM ini, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) dari Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata, Perum Bulog Kabupaten Sikka, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sikka, pimpinan perbankan, serta akademisi dari Universitas Nusa Nipa.
