Jakarta, NTTPedia.id,- Besarnya belanja negara yang masuk ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran masih mengalir keluar daerah dalam bentuk pembelian barang jadi.
Tokoh NTT di Jakarta, Simon Petrus Kamlasi (SPK), menilai pola belanja yang selama ini berjalan masih bersifat distribusi, bukan produksi.
” Anggaran negara memang masuk ke NTT, tetapi tidak semuanya bekerja di NTT. Banyak yang langsung keluar lagi karena barang yang dibeli diproduksi di luar daerah, ” kata SPK, Senin, 04/05/2026.
Menurut SPK, kondisi ini terlihat jelas pada belanja alat dan mesin pertanian (alsintan). Setiap tahun, NTT menerima alokasi anggaran sekitar Rp60 miliar hingga Rp120 miliar. Namun, sebagian besar nilai tersebut tidak berputar dalam ekonomi lokal.
” Sekitar 70 sampai 85 persen dari nilai belanja itu kembali keluar daerah. Artinya, kita hanya menjadi pengguna akhir, bukan bagian dari proses produksi,” jelasnya.
Ia menegaskan persoalan utama bukan terletak pada kecil atau besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan pada lokasi aktivitas ekonomi yang tercipta dari belanja tersebut.
” Selama produksi tidak terjadi di NTT, maka dampaknya akan selalu terbatas. Uang datang, tapi tidak tinggal. Ini yang harus kita ubah,” katanya.
Sebagai solusi, SPK menawarkan pendekatan teknokratik melalui skema produksi berbasis daerah. Ia mendorong agar sebagian kebutuhan barang yang dibiayai melalui anggaran negara mulai diproduksi di dalam NTT.
Dengan skema ini, belanja pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai distribusi bantuan, tetapi juga menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.
” Kalau kita bisa ambil sebagian saja dari proses produksi itu, maka akan ada efek berantai. Ada tenaga kerja terserap, ada usaha yang tumbuh, dan ekonomi lokal bergerak,” ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut dapat dimulai dari skala yang realistis, seperti perakitan alat pertanian, produksi mesin pengolahan hasil, hingga pengembangan teknologi tepat guna berbasis kebutuhan lokal.
” Tidak harus langsung besar. Mulai dari yang sederhana, lalu kita bangun kapasitas, perkuat sistem, dan tingkatkan secara bertahap,” katanya.
Lebih lanjut, SPK menekankan bahwa perubahan pendekatan ini akan membuat belanja negara menjadi lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja pemerintah seharusnya tidak hanya selesai pada penyerahan barang. Ia harus menciptakan aktivitas ekonomi. Di situlah letak nilai sebenarnya,” tegasnya.
Dengan pendekatan produksi berbasis daerah tersebut, NTT diharapkan tidak lagi hanya menjadi pasar bagi produk dari luar, tetapi mulai mengambil peran sebagai daerah produksi yang mampu menghidupkan ekonominya sendiri.
“Kalau ini bisa dijalankan, maka setiap rupiah yang masuk tidak hanya habis dibelanjakan, tetapi juga menghasilkan,” kata SPK.(AP)
