Kupang, NTTPedia.id,- Video viral yang memperlihatkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memegang telepon genggam saat mendampingi Gibran Rakabuming Raka dalam dialog bersama masyarakat di Amfoang dinilai perlu disikapi secara objektif dan kontekstual.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Eusabius Separera Niron, mengatakan penggunaan perangkat digital dalam kegiatan pemerintahan saat ini merupakan bagian dari pola kerja birokrasi modern.
” Menurut saya, publik perlu melihat persoalan ini secara utuh. Penggunaan HP dalam kegiatan resmi tidak otomatis dimaknai sebagai sikap tidak menghargai masyarakat. Dalam birokrasi digital, perangkat seperti telepon genggam justru digunakan untuk mencatat poin penting, koordinasi cepat, maupun menyimpan data secara langsung,” kata Eusabius kepada wartawan, Senin, 25/05/2026.
Ia menilai potongan video yang beredar di media sosial hanya memperlihatkan sebagian kecil situasi di lapangan sehingga berpotensi membentuk persepsi yang tidak utuh.
” Video viral itu hanya menampilkan beberapa detik gestur gubernur melihat telepon genggam ketika dialog berlangsung. Dari situ kemudian muncul framing bahwa gubernur bermain HP dan dianggap tidak fokus. Padahal, ada penjelasan bahwa perangkat tersebut dipakai untuk mencatat aspirasi masyarakat dan arahan wakil presiden,” katanya.
Menurut Eusabius, praktik penggunaan perangkat digital dalam rapat maupun kunjungan kerja sudah menjadi hal lazim di berbagai institusi pemerintahan modern.
Banyak pejabat publik, akademisi, hingga kepala negara menggunakan telepon genggam, tablet atau laptop sebagai bagian dari sistem kerja yang lebih cepat dan efisien.
” Karena itu, menurut saya, yang perlu dilihat bukan sekadar simbol visualnya, tetapi substansi kerja pemerintahannya. Apakah aspirasi masyarakat ditindaklanjuti, apakah ada kebijakan konkret yang dihasilkan, dan apakah pemerintah hadir menyelesaikan persoalan publik,” katanya.
Ia menambahkan, kritik publik tetap penting dalam demokrasi. Namun, kritik juga perlu dibangun di atas verifikasi, proporsionalitas, dan pemahaman konteks agar tidak berubah menjadi penghakiman berbasis persepsi visual semata.
Dalam perspektif komunikasi politik, kata Eusabius, masyarakat memang memiliki ekspektasi simbolik yang tinggi terhadap kepala daerah. Gestur kecil pejabat publik sering kali ditafsirkan sebagai representasi sikap politik.
” Karena itu sensitivitas komunikasi publik tetap penting. Tetapi kritik juga tidak boleh berkembang menjadi pembentukan opini sepihak hanya berdasarkan potongan video yang fragmentatif,” ujarnya.
Ia juga menyebut penggunaan catatan digital telah lama menjadi kebiasaan pribadi Gubernur NTT, bahkan sejak masih menjabat anggota DPR RI.
“Artinya, tindakan tersebut lebih merupakan bagian dari pola kerja personal berbasis catatan digital, bukan bentuk pengabaian terhadap masyarakat,” kata Eusabius.
Menurut dia, fenomena tersebut sekaligus menunjukkan tantangan demokrasi digital saat ini, yakni kuatnya budaya viralitas dan kecenderungan publik menilai kepemimpinan dari potongan simbol visual dibanding substansi kebijakan.
” Media sosial hari ini membuat satu potongan video beberapa detik dapat membentuk opini yang sangat besar. Karena itu publik perlu membedakan antara persepsi visual dan fakta yang utuh,” katanya.(AP)
