Kupang, NTTPedia.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang yang berlangsung di Hotel Sahid T-More, Minggu (31/5/2026), berlangsung alot dan diwarnai protes dari sejumlah peserta.
Pendukung calon Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kupang, Alberto Tatibun, mempertanyakan keputusan DPD I Partai Golkar NTT yang secara mendadak menunda jalannya Musda setelah proses pendaftaran calon ketua selesai dilakukan.
Bendahara DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang, Margarita Juliana Adu, menilai penundaan tersebut tidak memiliki alasan yang jelas.
Ia bahkan menduga ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menggagalkan Alberto Tatibun menjadi Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kupang.
“Alasan penundaan tidak jelas. Disampaikan bahwa Musda ditunda karena perwakilan DPP Golkar tidak hadir lantaran sedang mengikuti kunjungan menteri. Saya melihat ada upaya untuk menggagalkan Alberto Tatibun menjadi ketua,” ujar Margarita kepada wartawan di lobi hotel usai keluar dari ruang Musda.
Menurut Margarita, jika mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 2 Tahun 2025, Alberto Tatibun dinilai telah memenuhi syarat dan memperoleh dukungan mayoritas pemilik suara dibandingkan kandidat lainnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total 29 pemilik suara dalam Musda tersebut, Alberto Tatibun memperoleh dukungan 19 suara, yang terdiri atas 17 suara dari pengurus kecamatan (PK) dan dua suara dari organisasi sayap Partai Golkar.
Sedangkan calon lainnya yakni Jhon Oematan, memperoleh dukungan 10 suara yang berasal dari tujuh pengurus kecamatan, satu suara dari DPD I Golkar NTT, dan dua suara dari organisasi masyarakat pendiri maupun yang didirikan partai.
Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Alain Niti Susanto, belum memberikan keterangan terkait keputusan penundaan Musda. Saat dimintai tanggapan oleh wartawan usai keluar dari ruang sidang, Alain memilih tidak berkomentar.
Ketua Panitia Musda Dituding Arogan
Bendahara DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang, Margarita Juliana Adu, melontarkan kritik keras terhadap sikap Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kupang, Okto Laa.
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan dalam pelaksanaan Musda dinilai arogan dan tidak mencerminkan etika seorang kader partai maupun wakil rakyat.
Margarita, yang akrab disapa Rita Adu, menuturkan bahwa insiden tersebut terjadi saat pelaksanaan Musda DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang. Ketika forum masih berlangsung, seluruh pengurus partai, termasuk dirinya, dipanggil ke depan oleh panitia.
Dalam kesempatan itu, para pengurus diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pertimbangan DPD I Partai Golkar NTT, pelaksanaan Musda ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Merasa keputusan tersebut perlu dijelaskan kepada peserta forum, Rita mengaku mempertanyakan alasan di balik penundaan Musda yang dilakukan secara mendadak.
“Saat berjalan keluar ruangan Musda, saya menyampaikan pertanyaan, Musda ini ditunda untuk apa?” ujar Rita.
Namun pertanyaan tersebut justru memicu reaksi keras dari Okto Laa. Rita mengaku dibentak dengan nada tinggi dan situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi tindakan fisik terhadap dirinya.
“Untung ada yang menahan dia. Kalau tidak, saya bisa saja dipukul. Saya sangat menyayangkan sikap seperti itu,” ungkap Rita.
Ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin maupun wakil rakyat yang seharusnya mampu menerima kritik dan pertanyaan dari sesama kader partai.
Karena itu, Rita menegaskan bahwa perilaku arogan seperti yang dialaminya tidak pantas ditunjukkan oleh seorang anggota DPRD maupun kader Partai Golkar.
Pernyataan Rita menambah daftar polemik yang mewarnai pelaksanaan Musda DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang, setelah muncul keputusan penundaan Musda yang memicu protes dari sejumlah kader dan peserta forum.
Muncul Isu Persyaratan Administrasi
Di sisi lain, beredar informasi dari dalam forum Musda yang menyebutkan bahwa Jhon Oematan diduga belum memenuhi salah satu persyaratan administrasi pencalonan.
Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa salah satu syarat yang dipersoalkan adalah ketentuan domisili calon ketua yang harus dibuktikan dengan KTP Kabupaten Kupang minimal enam bulan sebelum pendaftaran.
“Aturannya calon harus berdomisili di Kabupaten Kupang sekurang-kurangnya enam bulan saat mendaftar. Informasinya, yang bersangkutan baru sekitar satu minggu hingga satu bulan memiliki KTP Kabupaten Kupang,” ujar sumber tersebut.
Namun demikian, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari panitia maupun pihak terkait.
Ketua Panitia Musda, Okto Laa juga belum memberikan keterangan terkait proses pendaftaran dan verifikasi administrasi calon ketua saat dimintai tanggapan oleh wartawan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai jadwal lanjutan Musda, maupun alasan rinci penundaan forum tersebut.
