Kupang, NTTPedia.id,- Ratusan Kader Partai Demokrat NTT mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Senin, 3 April 2023.
Ratusan kader yang terdiri dari Badan Pengurus DPD Demokrat NTT dan jajaran Badan Pengurus DPC Demokrat Kota Kupang itu menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara NTT.
Kedatangan Kader Demokrat NTT itu dipimpin langsung, Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo, didampingi Ketua DPC partai Demokrat Kota Kupang, Maudy J Dengah, dan Ketua DPC Demokrat Timor Tengah Selatan, Beny. Banamtuan.
Ketua DPD Partai Demokrat NTT Leonardus Lelo, mengatakan, hari ini pihaknya bersama seluruh pengurus DPC Kabupaten dan Kota se-NTT, secara serentak menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara NTT.
Dia menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan SK Menteri Hukum dan HAM tanggal 31 Maret 2021 tentang penolakan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KSP Moeldoko.
Leo menyebut, sikap tegas pemerintah tercermin saat Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM menyatakan secara resmi hasil verifikasi KLB Partai Demokrat yang diajukan KSP Moeldoko, tidak memenuhi tata cara pendaftaran partai politik.
Selanjutnya, sepanjang tahun 2021-2022 KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun mengajukan upaya hukum dengan menggugat di tiga tingkatan Pengadilan mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Kasasi Mahkamah Agung, tetapi semuanya ditolak.
Selanjutnya, dengan alasan adanya empat bukti baru atau novum, KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun pada 3 Maret 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Laporkan
Redaksi
Youtube
