Jakarta, NTTPedia.id,- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia satu tahun. Dalam masa kepemimpinannya, pemerintah dinilai berusaha menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Executive Director Next Indonesia, Christiantoko, menyebut salah satu bukti nyata komitmen tersebut adalah penyerahan uang sitaan kasus CPO oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan senilai Rp 13,2 triliun.
“ Korupsi ini berusaha untuk dilakukan atau diberantas,” kata Christiantoko dalam acara Katadata Policy Dialogue bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics”, di Lounge Katadata Indonesia, Plaza Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).
Ia menyoroti pernyataan tegas Presiden Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan tersebut. Namun, menurutnya, publik masih perlu menunggu pembuktian dari komitmen tersebut.
” Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. (Tapi) kita tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” ujarnya.
Selain soal pemberantasan korupsi, Christiantoko menilai pemerintah juga sedang berupaya menutup kebocoran keuangan negara di tahun pertamanya.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai pemerintahan Prabowo perlu mengefektifkan birokrasi yang dinilainya masih belum ramping dan efisien.
” Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi,” ujar Siti Zuhro.
Ia juga mendorong agar pemerintah melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam menjalankan program-program populis.
” Harus ada keterlibatan secara bottom-up supaya terjadi keseimbangan. Kita seringnya berasumsi bahwa desa-daerah itu tidak cakap, padahal tidak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti gemuknya struktur pemerintahan saat ini. Ia menilai perlu ada kajian apakah kondisi tersebut efektif untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
” Mungkin eksekutif perlu memikirkan dulu, apakah pemerintahan yang besar ini memang dibutuhkan untuk menunjang program-program strategis Astacita,” kata Arya.(sj)
