Ayo Bangun NTT, SPK Sebut Industrialisasi Jawaban Lapangan Kerja di NTT

- Jurnalis

Minggu, 1 Maret 2026 - 19:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, NTTPedia.id,- Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah, semangat membangun Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak boleh surut. Tokoh NTT di Jakarta, Simon Petrus Kamlasi (SPK), menyumbangkan sejumlah pemikiran strategis sebagai kontribusi moral dan intelektual bagi percepatan pembangunan daerah.

 

SPK menilai industrialisasi terapan menjadi solusi strategis penciptaan lapangan kerja di NTT di tengah tekanan fiskal. SPK mendorong sinkronisasi pusat-daerah, sinergi provinsi dan kabupaten/kota, serta desain ekonomi terpadu berbasis potensi lokal.

 

SPK mengatakan setiap periode kepemimpinan selalu memiliki fase krusial ketika visi dan janji mulai diuji oleh realitas. Tahun kedua pasca pilkada, di mana pun daerahnya, adalah fase penentuan. Pada tahap ini, gagasan tidak lagi cukup disampaikan tetapi harus dibuktikan melalui hasil yang terukur.

 

” Dalam konteks NTT, tantangan fiskal dan tekanan belanja pegawai harus dilihat sebagai momentum konsolidasi, bukan sekadar persoalan administratif. Dengan dukungan politik yang kuat dan ruang koordinasi yang terbuka, seharusnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih cepat, ” kata SPK ketika menghubungi NTTPedia.id, Rabu, 01/03/2026.

 

Namun keberhasilan tidak berhenti pada hubungan provinsi dan pusat saja. Kunci sesungguhnya Kata SPK, berada pada sinergi provinsi dengan para bupati dan wali kota. Tanpa keselarasan arah dan komando yang jelas, program sebaik apa pun akan berjalan sendiri-sendiri.

 

SPK mendorong Pemerintah Provinsi NTT harus menjadi pengarah strategi. Kabupaten/kota menjadi pelaksana operasional. Duduk satu meja bukan sekadar seremonial, tetapi menyepakati target yang terukur: berapa tenaga kerja terserap, berapa hektar lahan produktif dibuka, berapa unit industri terbangun, dan berapa UMKM terlibat dalam rantai pasok.

 

” Program tidak boleh berjalan parsial. MBG berjalan sendiri, koperasi berjalan sendiri, NTT Mart berjalan sendiri, industri garam berjalan sendiri—tanpa orkestrasi, tanpa integrasi. Ketika program tidak saling terhubung, anggaran habis tetapi dampak ekonominya tidak berlipat. Yang diperlukan adalah desain terpadu, di mana setiap kebijakan saling memperkuat dan menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan, ” jelasnya.

 

SPK menjelaskan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan SPPG hanya akan optimal jika kabupaten aktif menyiapkan lahan, memastikan pasokan bahan baku dari petani dan nelayan lokal, serta menggerakkan koperasi desa. Artinya kat SPK, ada perencanaan detail dari hulu sampai hilir, siapa menanam, siapa memasok, siapa mengolah, siapa mendistribusikan.

 

SPK mencontohkan pengembangan industri garam di Rote Ndao, Sumba, Flores, dan kawasan pesisir lainnya. Klaster industri tidak bisa dibangun tanpa dukungan penuh pemerintah kabupaten, mulai dari tata ruang, perizinan lokal hingga pemberdayaan tenaga kerja.

 

” Di sinilah kepemimpinan provinsi diuji, bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai koordinator utama yang memastikan semua kepala daerah bergerak dalam satu irama pembangunan, ” kata kata

 

Di titik ini pula pengalaman lapangan menjadi pembeda. Kepemimpinan bukan sekadar menyusun konsep di atas meja, tetapi memahami detail operasional: bagaimana dapur berdiri, bagaimana rantai pasok berjalan, bagaimana tenaga kerja direkrut, bagaimana pengawasan dilakukan.

 

Pengalaman teknokratis dan keterlibatan langsung dalam berbagai proses transformasi industri mengajarkan bahwa keberhasilan lahir dari detail dan konsistensi bukan dari retorika.

 

” Saya termasuk yang menjunjung tinggi pentingnya rantai komando yang jelas. Dalam kondisi normal, koordinasi dilakukan melalui dialog dan konsensus. Namun ketika situasi ekonomi dapat dipandang sebagai kedaruratan di mana kemiskinan masih berada pada level yang mengkhawatirkan maka dibutuhkan kepastian arah, ketegasan instruksi dan pengawasan tanpa kompromi. Bukan untuk menunjukkan otoritas tetapi untuk memastikan setiap program benar-benar selesai, ” paparnya.

 

Ia mengatakan budaya kinerja ASN juga harus sejalan dengan semangat ini. ASN provinsi dan kabupaten harus memiliki target kinerja yang terukur dan berdampak langsung. Menerima gaji dari negara berarti menerima amanah untuk bekerja secara profesional bahkan jika diperlukan secara ekstraordinari. Dalam kondisi tertentu, kata SPK, ASN dan P3K dapat dilibatkan dalam kerja-kerja praktis berbasis perintah pemerintah—pendampingan koperasi, pengelolaan lahan produktif, penguatan kelompok tani dan nelayan.

 

” Sebagai ilustrasi, apabila ribuan tenaga kerja diarahkan pada pengelolaan lahan pemerintah secara produktif misalnya satu orang mengelola satu are, maka ratusan hektar aset negara dapat dioptimalkan dan terhubung langsung dengan kebutuhan program pangan, koperasi desa, maupun pasar lokal. Skema seperti ini bukan hanya menyerap tenaga kerja, tetapi menciptakan nilai tambah yang terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.

 

Pendekatan ini kata SPK, bersifat stabilisasi jangka pendek. Dalam jangka menengah dan panjang, solusi struktural tetap terletak pada industrialisasi terapan yang sesuai dengan karakter NTT sebagai provinsi kepulauan dan wilayah kering.

 

Ia menjelaskan industrialisasi bagi NTT bukan berarti membangun industri berat yang kompleks melainkan industri aplikatif: pengolahan hasil laut, pakan ternak, rumah potong modern, pengemasan hasil pertanian, logistik antar pulau, hingga perkapalan rakyat. Dengan desain yang matang dan eksekusi yang disiplin, klaster-klaster ini dapat menyerap ribuan tenaga kerja dan membentuk basis ekonomi baru.

 

” Tahun kedua pasca pilkada adalah waktu ujian. Ruang kerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, bupati/wali kota, dunia usaha, dan masyarakat harus semakin terbuka. Kekurangan perlu diakui, tetapi barisan harus dirapatkan,” jelasnya.

 

Karena kemiskinan yang akut tidak bisa ditangani dengan pola kerja biasa. Pembangunan membutuhkan disiplin, keberanian, pengalaman lapangan, dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan orang untuk bekerja bersama sampai tuntas.

 

” Pada akhirnya, kepemimpinan akan selalu diukur bukan dari banyaknya rencana, melainkan dari berapa banyak yang berhasil diselesaikan,” ujarnya.(AP)

Berita Terkait

Sejalan Program Digitalisasi Maritim Pemerintah, PELNI dan DTP Perkuat Layanan Berbasis Teknologi Satelit LEO BuanterOne
Road to JFSS 2026: Pemerintah & Kadin Tegaskan Ketahanan Pangan jadi Prioritas
Kapolda NTT Pimpin Langsung Operasi SAR KM Putri Sakinah, Sonar hingga Drone Bawah Laut Dikerahkan
Tim SAR Gabungan Temukan Satu Jenazah, Diduga Anak Pelatih Valencia B
Tim Gabungan Intensifkan Pencarian Korban Kapal Tenggelam di TN Komodo
Berkat Natal Dari Simon Petrus Kamlasi, Gereja Portable Untuk Gereja GKS Wee Rame di Sumba Barat Daya 
Usman Husin Semprot Menhut, Lebih Pilih Pesiar ke Rote daripada Tinjau Hutan Mutis
Gubernur NTT Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029

Berita Terkait

Minggu, 1 Maret 2026 - 19:29 WIB

Ayo Bangun NTT, SPK Sebut Industrialisasi Jawaban Lapangan Kerja di NTT

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:48 WIB

Sejalan Program Digitalisasi Maritim Pemerintah, PELNI dan DTP Perkuat Layanan Berbasis Teknologi Satelit LEO BuanterOne

Selasa, 13 Januari 2026 - 16:23 WIB

Road to JFSS 2026: Pemerintah & Kadin Tegaskan Ketahanan Pangan jadi Prioritas

Senin, 29 Desember 2025 - 09:41 WIB

Kapolda NTT Pimpin Langsung Operasi SAR KM Putri Sakinah, Sonar hingga Drone Bawah Laut Dikerahkan

Senin, 29 Desember 2025 - 08:57 WIB

Tim SAR Gabungan Temukan Satu Jenazah, Diduga Anak Pelatih Valencia B

Berita Terbaru

Berita

Undana Ajukan 4 Prodi Baru ke Kemdiktisaintek 

Sabtu, 7 Mar 2026 - 19:08 WIB